UAS POLITIK HUKUM AGRARIA
NAMA:
MUHAMMAD
RIZKY
NPM:
201310097
JUDUL:
KASUS
ILLEGAL LOGGING DI KEPULAUAN RIAU
JURUSAN:
ILMU
PEMERINTAHAN
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyusun makalah ini tepat pada waktunya.Makalah ini membahas tentang kasus
Pembalakan Liar (Illegal Logging).
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat
tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan
itu bisa teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang
Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya.Kritik konstruktif
dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat
memberikan manfaat kepada kita sekalian.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut
Forest Watch Indonesia (FWI), deforestasi di Indonesia semakin tidak
terkendali. Hal ini diakibatkan oleh sistem politik dan ekonomi yang korup, yang
menganggap sumber daya alam, khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang
bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Hal ini
diperkuat dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- Lebih dari setengah kawasan hutan di Indonesia dialokasikan untuk produksi
kayu
berdasarkan sistem tebang pilih.
Banyak perusahaan HPH yang melanggar pola-pola tradisional
hak kepemilikan dan hak penggunaan
lahan. Menurut klasifikasi pemerintah, saat ini hampir
30% dari konsesi HPH yang telah
disurvey masuk kategori sudah terdegradasi.
- Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi
subsidi sebagai
suatu cara untuk menyediakan kayu
bagi industri pulp yang berkembang pesat di Indonesia.
Hampir 9 juta ha lahan sebagian
besar adalah hutan alam telah dialokasikan untuk hutan
tanaman industri.
- Lonjakan pembangunan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit yakni 7 juta
ha lahan
hutan telah dirubah untuk
perkebunan.
- Pencurian kayu (illegal logging) turut memperburuk kondisi hutan dengan
hampir 50-70%
kebutuhan kayu untuk segala macam
keperluan didapatkan melalui illegal logging dan telah
menghancurkan 10 juta ha lahan
hutan.
- Pada era 1985 – 1997 terjadi pembukaan lahan baru sekitar 4 juta ha hutan
untuk dicetak
sebagai sawah baru tanpa
mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
- Program transmigrasi sejak era 1960 – 1999 telah membuka lahan hutan sebagai
tempat
pemukiman para transmigran sebesar 2
juta ha lahan hutan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan
penjelasan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas
dalam makalah ini adalah tentang kasus pembalakar liar atau yang biasanya
disebut illegal logging.
C. Tujuan
Tujuan
penulisan makalah ini adalah untuk memberitahu kepada pembaca sekalian
bagaimana caranya untuk menghadapi masalah pembalakan liar ini.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Illegal Logging
Menurut FWI Simpul Papua, Illegal
logging ada dua jenis yaitu : 1) yang dilakukan oleh operator sah yang
melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya, 2) melibatkan
pencuri kayu dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai
hak legal untuk menebang pohon.
Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2001 (Tuti Budhi Utami, 2007) illegal logging adalah
penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.
Haryadi Kartodiharjo, 2003 (Tuti Budhi Utami, 2007) illegal logging merupakan
penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan,
yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak
(milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan melebihi dari jatah yang
telah ditetapkan dalam perizinan.
Illegal logging berarti rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke
tempat pengelohan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak
yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang
berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan
(Tuti Budhi Utami, 2007).
Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak termasuk
kategori illegal logging (LSM Indonesia Telapak, 2002).
Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan
ekploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.Pelanggaran-pelanggaran ini
terjadi disemua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan,
tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran, dan
bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke
kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan seperti penghindaran pajak
(Wahyu Catur Adinugroho, 2009).
Selain illegal logging ada juga istilah pembalakan illegal, kerusakan hutan,
pembalakan liar dan pembalakan yang merusak.Pembalakan illegal adalah semua
praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan
dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia (Forest Watch
Indonesia dan Global Forest Watch).
Kerusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah terjadinya
perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut
terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
Pembalakan liar yaitu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke
tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari
pihak berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hokum yang
berlaku.Kegiatan ini dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak
hutan.Suarga, 2005 (Topo Santoso, 2011).
Pembalakan yang merusak (destructive
logging) yaitu penebangan hutan yang melanggar prinsip-prinsip kelestarian yang
dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang memiliki izin resmi dari pemerintah.(UU
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Topo Santoso, 2011).
Berdasarkan pada beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa illegal
logging adalah suatu kegiatan yang terdiri dari penebangan, pengangkutan,
pengelohan dan pengiriman kayu yang dilakukan oleh secara tidak sah dan
melanggar peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan secara pribadi
maupun oleh badan usaha.
Laksono, 2004 (Tuti Budhi Utami, 2007) pemerintah sejauh ini hanya melontarkan
untuk memberantas penebangan liar (illegal logging) maupun perdagangan kayu
liar (illegal trading).Meskipun demikian, sejauh ini pemerintah tidak mempunyai
konsep apalagi strategi kongkrit untuk memberantas penebangan liar.
Menteri Kehutanan, Prakosa (2002) tiap tahun negara diperkirakan mengalami
kerugian hingga 31 Trilyun akibat illegal logging (pencurian, penebangan,
peredaran serta perdagangan kayu secara illegal.
Luas areal hutan yang perlu direboisasi diseluruh Indonesia mencapai 43,111
juta hektar meliputi Pulau Jawa 111 ribu hektar serta di luar Pulau Jawa seluas
43 juta hektar. Idealnya, Pulau Jawa mempunyai hutan 30% dari luas
daratan.Namun sampai saat ini baru 23% dikurangi lahan kritis yang mencapai
antara 250 ribu ha sampai 300 ribu ha (Prakosa, dalam Kompas 5 Januari 2003).
B. Persoalan Illegal Logging Di Kepulauan Riau
Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia dimiliki secara kolektif dimiliki oleh Indonesia dan 44 negara lain. Bahkan, negeri ini juga disebut sebagai paru-paru dunia.Tapi kenyataannya banyak orang menyalahgunakan pemanfaatan hutan dengan melakukan illegal logging.penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Tingginya kasus ilegal logging di Indonesia juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah species keanekaragaman hayati.
Saat ini Riau didera masalah illegal logging yang berada di daerah pedalaman hutan Riau.Banyak masyarakat setempat memanfaatkan kayu untuk membuat aneka ragam jenis alat rumah tangga dan bahan pembuat kertas.Kayu masih menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah. Produksi komersial mencakup produksi kayu dan olahannya, produksi sawit, serta perkebunan lain. jadi mereka mencari keuntungan lebih dengan cara curang seperti penenebangan pohon secara liar.
Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Riau.Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat Indonesia maupun dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak Illegal Logging sebagai berikut.
Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Kasus ilegal logging di Indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 per tahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp30,42 triliun per tahun. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi IV Urusan Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bambang Purwono, Senin (23/8).Menurutnya kerusakan hutan terbesar terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah.Hal tersebut kurangnya penegakan hukum atas permasalahan ini.Jadi banyak masyarakat berbuat sewenang-wenangnya tanpa memperdulikan akibat buruk dari kecurangannya itu.Masyarakat tetap hidup miskin dan menjadi korban atas kecurangan perilaku cukong-cukong yang pada akhirnya merekalah yang menikmati sebagian besar hasil usaha masyarakat.Inilah yang menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat.
Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.
Dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal Logging ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia.Global warming terjadi oleh efek rumah kaca dan kurangnya daerah resapan CO2 seperti hutan sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan kenaikan volume air muka bumi karena es dikutub mencair.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan konversi hutan oleh sejumlah perusahaan masih berlangsung khususnya di Riau. Menurut ketua WALHI Eksekutif Nasional Muhammad Teguh Surya, saat ini ada sekitar 243.672 hektar hutan di Riau atau dari kubikasi kayu alam sebanyak 23.753.599 meter kubik yang siap dikonversi perusahaan kertas dan bubur kertas di Riau.
C. Landasan Hukum Tentang Kehutanan
Hukum kehutanan dimulai sejak
diundangkannya Reglemen Hutan 1865, berturut-turut Reglemen Hutan 1874,
Reglemen Hutan 1897, Ordonansi Hutan 1927, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Kehutanan.
Semua produk hukum diatas merupakan
hal khusus tentang kehutanan sehingga produk hukum kehutanan termasuk kategori
les spesialis.
Menurut Tuti Budhi Utami, (2007) formulasi tindak pidana illegal logging dan
penerapan sanksinya yang berlaku sekarang adalah sebagai berikut :
- Tindak pidana dibidang kehutanan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78
Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999,
- Subyek hukum illegal loging menurut UU 41 tahun 1999 tersebut adalah orang
dalam
pengertian baik pribadi, badan hukum
maupun badan usaha diatur dalam satu pasal yang sama
dengan pribadi sehingga badan hukum
dianggap sama dengan pribadi.
- Ancaman pidana yang dikenakan adalah ancaman pidana yang bersifat kumulatif,
pidana pokok
berupa penjara dan denda, pidana
tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-
alat untuk melakukan kejahatan,
ganti rugi serta sanksi tata tertib.
- Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus.
Olehnya itu, menurut Tuti Budhi Utami, (2007) bahwa untuk mengatasi hal
tersebut maka kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan
datang diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai :
1. Definisi illegal logging,
2. Subyek hukum tindak pidana illegal logging (pribadi dan badan hukum atau
badan usaha atau
korporasi dan pegawai negeri
dirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif,
3. Sanksi pidana hendaknya dirumuskan tidak secara kaku kumulatif, namun lebih
fleksibel
dengan alternative atau
kumulatif-alternatif.
D. Langkah-Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberantas
Illegal Logging
Dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002, langkah-langkah
strategis Depertemen Kehutanan untuk mengatasi illegal logging adalah sebagai
berikut:
1. Menerbitkan SK Menhut Nomor 541/Kpts-II/2002, yang antara lain isinya
mencabut SK
Menhut Nomor 05.1/Kpts-II/2000,
menghentikan sementara kewenangan Gubernur atau
Bupati/Walikota menerbitkan HPH/Izin
pemanfaatan hasil hutan. Penerbitan SK Menhut ini
telah diperkuat dengan terbitnya PP.
Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan hutan
yang antara lain mengatur kewenangan
pemberian izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan
2. Menerbitkan SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No.
1132/Kpts-II/2001 dan No.
292/MPP/Kep/10/2011 tentang Penghentian Ekspor Kayu
Bulat/Bahan Baku Serpih yang
dikuatkan dengan PP Nomor 34 Tahun 2002 yang dengan
tegas melarang ekspor log
3. Melakukan kerjasama dengan TNI AL dalam pelaksanaan Operasi Wanabahari serta
dengan
Polri dalam pelaksanaan Operasi
Wanalaga
4. Kerjasama dengan negara lain, yaitu dengan penandatanganan MoU dengan Pemerintah
Inggris pada tanggal 18 April 2002
dan dengan RRC pada tanggal 12 Desember 2002 untuk
pemberantasan illegal logging dan
illegal trade. Diharapkan kerjasama serupa dengan
Pemerintah Jepang serta beberapa
negara lainnya akan segera menyusul
5. Memback-up operasi khusus di daerah sensitif seperti wilayah perbatasan,
kawasan konservasi
dan taman nasional terpilih.
6. Secara bersama melakukan operasi dilaut dan perairan
7. Memberikan back-up data intelijen
8. Pengawasan yang ketat terhadap oknum TNI di lapangan yang bertindak sebagai
backing
ataupun pelaku.
Menurut Majalah Intip Hutan, terbitan Juni 2004, solusi untuk mencegah tingkat
kerusakan hutan di Indonesia adalah jika negara dengan aparatnya mengerjakan
tugasnya menegakkan hukum dan memberantas korupsi, sementara pada saat yang
sama LSM tak henti-hentinya mengkampanyekan penyadaran pentingnya penyelamatan
hutan, dan konsumen kayu lebih peduli terhadap nasib hutan di Indonesia maka
mungkin sekali kerusakan yang sudah separah ini bisa dicegah.
Bambang Setiono dan Yunus Husain, (2005) mengungkapkan jika pembalakan liar
hanyalah suatu kejahatan yang melibatkan masyarakat miskin yang kehidupannya
bergantung kepada hutan, sopir truk ataupun penjaga hutan yang bergaji kecil,
kejahatan tersebut tidak akan sulit untuk dihentikan. Dengan keterlibatan
penyokong dana pembalakan liar, yang biasa disebut cukong, industri kayu legal
dan pegawai pemerintah, pembalakan liar menjadi masalah yang kompleks, tidak
hanya bagi Indonesia tapi juga bagi komunitas kehutanan Internasional.
Pendekatan penegakan hukum kehutanan yang dilakukan saat ini gagal menangkap
otak dibalik pembalakan liar.Namun demikian, pendekatan penegakan hukum
pencucian uang yang menggunakan pendekatan “mengikuti uang” dapat menjadi
pilihan penting utnuk menghadapi aktor-aktor di belakang layar terjadinya
pembalakan liar.Pendekatan baru ini mengharuskan bank dan penyedia jasa
keuangan lainnya untuk lebih aktif dan hati-hati dalam menjalankan transaksi keuangan
yang berkaitan dengan nasabah mereka. Nasabah bank dapat termasuk penyokong
dana pembalakan liar, industri kayu, aparat penegak hukum, dan aparat
pemerintah. Secara keseluruhan, penggunaan rezim anti pencucian uang secara
efektif akan memberikan peluang untuk mendorong prinsip kehati-hatian perbankan
dan pengelolaan hutan yang lestari serta untuk mengurangi kejahatan hutan.
E. Solusi Lainnya Menanggapi Illegal Logging Di Kepulauan
Riau
1. Pemerintah Riau wajib menindak lanjuti kasus illegal loging ini dengan dasar hukum menurut
UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu melakukan gugatan kerugian akibat kerusakan lingkungan
hidup. Pemerintah harus menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar
ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Misalkan dengan upaya pengawasan dan penindakan
yang dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu di lokasi kawasan hutan dimana
tempat dilakukannya penembangan kayu secara illegal. Mengingat kawasan hutan Riau yang
ada cukup luas dan tidak sebanding dengan jumlah aparat yang ada, sehingga upaya ini sulit
dapat diandalkan, kecuali menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat. Ini pun akan
mendapat kesulitan jika anggota masyarakat itu justru mendapatkan keuntungan materiil dari
tindakan illegal logging.
2. Pemerintah harus menerapkan sitem reboisasi untuk penanaman hutan kembali. Menerapkan
sistem tebang pilih dalam menebang pohon.Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama
dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.Penanaman
hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi. Sehingga, kebutuhan kayu
bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik.
3. Pemerintah Riau juga menghimbau dan mengajak masyarakat terutama pada tiap-tiap
sekolah di Riau untuk mengajak siswanya melakukan suatu sistem tanam seribu pohon.
Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas tanaman dan tumbuhan ke tiap-tiap sekolah yang
berada di Riau. Jadi dengan sistem ini akan mengurangi masalah wilayah yang tandus akibat
dari illegal Logging.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manusia
dibumi ini sangat berperan penting dalam kelestarian lingkungan.Manusia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola
kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini.
Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan
pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya seperti tindakan
Illegal Logging. Kita harus sadar bahwa tindakan illegal logging ini dapat
menyebabkan kerugian besar bagi kita maupun anak cucu kita kelak. Jadi dari
sekarang kita harus memulai usaha untuk ikut berpartisipasi dalam
pemeliharaan lingkungan. Sayangilah bumi kita sebelum bumi kita hancur akan
ulah manusia yamg tidak bertanggung jawab.
DAFTAR PUSTAKA
Deforestasi dan Degradasi Hutan.FWI Simpul Papua.http://pdf.wri.org/indoforest_chap3_id.pdf
Ekosistem Hutan Sumatera Didalam “Hotspot” Keanekaragaman Hayati Sundaland, Critical System Partnership Fund. www.cepf.net/Documents/final.bahasa.sundaland.sumatra.ep.pdf
Tuti Budhi Utami, 2007. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Illegal Logging.
eprints.undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf
Bambang Setiono dan Yunus Husain, 2005. Memerangi Kejahatan Kehutanan dan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang. Occasional Paper Nomor 44. Center For International Forestry Research (CIFOR). Jakarta. www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-44i.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar