TUGAS MAKALAH
NAMA:
MUHAMMAD RIZKY
JUDUL:
RUANG LINGKUP TEORI SISTEM POLITIK
MATA KULIAH:
PENGANTAR ILMU POLITIK
JURUSAN:
ILMU PEMERINTAHAN
RUANG
LINGKUP TEORI SISTEM POLITIK
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Kehidupan manusia di dalam masyarakat,
memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam
kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan
manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia
tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan
papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan
eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian
upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik
tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara, dalam
kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik
yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara
langsung atau tidak langsung dengan praktek-praktek politik. Jika secara tidak
langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang
peristiwa politik yang terjadi. Dan jika secara langsung, berarti orang
tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
B.
Rumusan
Masalah
Pada makalah ini penulis akan membahas materi
mengenai pentingnya sosialisasi politik dalam
pengembangan budaya politik yang terbagi beberapa bahasan yaitu pengertian
sosialisasi politik, metode sosialisasi politik, proses sosialisasi politik dan pentingnya sosialisasi
politik dalam pengembangan budaya politik.
C.
Maksud Penulisan Makalah
Untuk membahas apa yang dimaksud
dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan politik juga untuk meninjau sejauh
apa ruang lingkup dari teori sistem politik
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki
fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu,
sedangkan Sistem politik adalah kesatuan
(kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing
yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Pendekatan sistem politik
ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena
politik. Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh
sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun
masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan
dan lain sebagainya.
Adapun Pengertian Sistem Politik secara
Etimologis, Sistem Politik berasal dari dua kata yaitu Sistem dan Politik.
Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “systema” yang berarti suatu
keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich,1974). Sistem
juga didefinisikan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan
atau komponen secara teratur (Awad,1979). beberapa definisi juga
mengintepretasikan sistem dalam beberapa definisi antara lain :
a.
Menurut
Campbell (1979), sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling
berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.
b.
Menurut
Awad (1979), lebih menekankan memasukan unsur rencana kedalamnya, sehingga
sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan
berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
c.
Menurut
Konontz dan O’Donnell (1976), sistem adalah bukan wujud fisik,melainkan Ilmu
Pengetahuan juga disebut sebagai suatu sistem yang terdiri dari fakta, prinsip,
doktrin dan sejenisnya.
Secara garis besar sistem dapat diartikan sebagai sehimpunan
bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu
keseluruhan.
Sementara definisi Politik adalah
proses
pembentukan dan pembagian kekuasaan
dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan,
khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi
yang berbeda mengenai hakikat
politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Menurut
David Eston, sistem politik mempunyai definisi keseluruhan dari
interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan
wewenang) untuk dan atas nama masyarakat. Sintem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam- macam sistem yang
terjadi dalam masyarakat, seperti halnya system ekonomi, system komunikasi,
system teknik dan lain-lain. Setiap system masing-masing mempunyai fungsi dan
peran tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari
mayarakat tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dan
membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat mengenai alokasi dari
nilai-nilai (baik bersifat materiil maupun non materiil). Sistem politik
berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh
keputusan-keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat.
BAB
III
PEMBAHASAN
Ruang lingkup dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai
luasnya subjek yang tercakup. Jadi dapat dikatakan ruang lingkup teori sistem
politik adalan luasnya cakupan subjek yang dipelajari atau bisa dibilang tempat
berlangsungnya teori sistem politik diterapkan.
v TEORI POLITIK.
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa
phenomena.Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai
konsep-konsep.Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat
abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan.
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena
yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan
renungan atas :
a.
Tujuan
dari kegiatan politiSI
b.
Cara-cara
mencapai tujuan
c.
Kemungkinan-kemungkinan
dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu
d.
Kewajiban-kewajiban
yang di akibatkan oleh tujuan politik itu.
Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory
di bedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok
teori tidak bersifat mutlak.
a.
Teori-teori
yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik. Karena ada
nya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh di namakan valuetional
(mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik,
teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
b.
Teori-teori
yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak
mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan
nonvaluational. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif
(membandingkan) dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik
sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan di simpulkan dalam
generalisasi-generalisasi.
Teori-teori politik yang dasarnya dari moril fungsinya
terutama menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai
dengan norma-norma moral. Dan teori-teori politik moril ini memperjuangkan satu
tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode ethik atau
tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Fungsi utama
dari teori-teori politik ini ialah mendidik warga masyarakat mengenai
norma-norma dan nilai-nilai itu.
Teori-teori
yang mempunyai sifat moril dapat di bagi lagi dalam tiga golongan,
yaitu :
1) Filsafat politik, mencari penjelasan
yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan
hakekat dari kehidupan politik di dunia. Misalnya menurut filsuf yunani plato,
keadilan merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman
untuk mencapai “kehidupan yang baik”. Filsafat politik erat hubungannya dengan
etika dan filsafat sosial.
2) Teori politik sistematis, teori ini
tidak menjelaskan asal usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya
mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik.
3) Ideologi politik adalah himpunan
nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu yang di miliki
seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap
kejadian dan problema politik yang di hadapinya dan yang menentukan tingkah
laku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistim yang
berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola
tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi berbeda dengan filsafat yang
sifatnya merenung-merenung yang mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan
dan aksi. Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau di pengaruhi oleh
kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat dimana dia berada,
dan sering mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas.
Macam
– macam teori politik :
I. Teori Politik Zaman Klasik
1.
Teori
Politik Socrates :
Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus
politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan
mengembangkan teori politik yang radikal.Namun keinginan dan kecenderungan
politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman
mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan
mengembangkan metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates memaparkan
etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan
yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud
teori politik Socrates.
2.
Teori
Politik Plato :
Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan
teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan
manusia di dunia terdiri dari tiga bagian :
a. Pikiran atau akal
b. Semangat atau keberanian
c. Nafsu/keinginan berkuasa.
3.
Teori
Politik Aristoteles :
Aristoteles membagi teori politik yang bernuansa filsafat
politik meliputi :
a. Filsafat teoritis
b. Filsafat praktek
c. Filsafat produktif
II.
Teori Politik Zaman Pertengahan
1.
Teori
Politik Agustinus :
Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh
adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang :
a. Tuhan menjadi raja sebagai dasar
Negara
b. Sebagai dasar Negara
c. Kehidupan warga negara penuh
kepatuhan
d. Penguasa bertindak selaku pelayan
dan pengabdi masyarakat.
2.
Teori
Politik Machiavelli
Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini
digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar
nasionalisme.
III. Teori Politik Zaman Modern
1.
Teori
Politik Thomas Hobbes
Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature
yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini
disebut In Abstracto yang memiliki sifat :
a. Bersaing
b. membela diri
c. ingin dihormati.
Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan
oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes
dominan berlaku pada saat sekarang.
Teori
Politik John Locke
Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam
bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.State
of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John
Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi :
a. Kebingungan
b. Ketidak pastian
c. Ketidak aturan
d. Tidak ada kematian
Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas :
a. Monarkhi
b. Aristokrasi
c. Demokrasi
2.
Teori
Politik Montesquieu
Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh
Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik
yang menekankan adanya CHECK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian
kekuasaan :
a. Kekuasan Legislatif adalah sebagai
pembuat undang- undang
b. Kekuasaan Eksekutif adalah sebagai
pelaksana undang- undang
c. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan
untuk menghakimi
v MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
1. Sistem Politik Otokrasitradisional
Ciri
- ciri:
a.
Tidak persamaan
& kebebasan politik
b. Ada stratifikasi ekonomi, nilai & moral
c. Pemimpin dijadikan sebagai lambang kebersamaan
d. Adanya permodalan (SARA)
e. Dipilih berdasarkan tradisi
f. Yg menjadi penguasa dibedakan antara kaya & miskin
2. Sistem Politik
Otoriter
Sistem yg didasarkan pada patron & khen (unsur
kekerabatan) menyebabkan militer menjadi pengayom untuk hampir semua kegiatan
politik.
3. Sistem Politik
Totaliter
Ciri-ciri:
a. Tidak ada persamaan & kebebasan politik
b. Sama rasa dalam kegiatan ekonomi
c. Bersifat sakral ideologi dianggap sebagai agama
politik
d. Kewenangannya bersifat totaliter, doktriner/paksaan
e. Partai sebagai pengendali politik & ekonomi rakyat
4. Sistem Politik
Diktator
Dalam menjalankan kekuasaannya seorang pemimpin berkuasa
tanpa batas dengan ruang lingkup yang dimonopoli.
5. Sistem Politik
Demokrasi
Ciri-ciri:
a. Adanya persamaan & kebebasan politik
b. Tidak ada stratifikasi ekonomi
c. Bersatu dalam perbedaan
d. Kekuasaan relatif merata
e. Hukum & UU (Undang-undang) yg memberi
kewenangannya
f. Fleksibel mengambil bagian secara aktif dalam politik
& ekonomi
v SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA
a.
Sistem Politik
Di Negara Komunis :
Bercirikan
pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak
sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya
oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan
berpendapat.
b.
Sistem Politik
Di Negara Liberal :
Bercirikan
adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, pembatasan
kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, pertukaran
gagasan yang bebas, sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya
terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.
c.
Sistem Politik
Demokrasi Di Indonesia :
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan
kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi
pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Perwakilan
7. Sistem pemerintahan presidensiil
Pendekatan
Teori Behavioral Sistem Politik David Easton (1953), seorang ilmuwan politik dari Harvard
University, memperkenalkan pendekatan analisa sistem sebagai metode terbaik
dalam memahami politik. Sebagai pendukung setia aliran behavioralisme, Easton
berusaha keras mengantarkan politik menjadi ilmu setara dengan ilmu alam dengan
mengembalikannya ke dalam kaidah-kaidah saintifik seperti generalisasi,
abstrak, validitas, dan sebagainya untuk mengukur tingkah laku politik
seseorang. Hasrat kuat untuk memunculkan politik sebagai ilmu pengetahuan
(science) ditempuh dengan cara menciptakan model abstrak, mempolakan rutinitas
dan proses politik secara umum.
Easton memandang sistem politik sebagai tahapan
pembuatan keputusan yang memiliki batasan (misal, semua sistem politik
mempunyai batas yang jelas) dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan). Model
sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi
pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem
politik.
Keuntungan metode ini terdapat pada keistimewaannya
menggabungkan berbagai aspek dan elemen politik ke dalam teori analisa sistem.
Proses penggabungan akan membuka peluang untuk melembagakan aneka realitas
politik yang rumit dan kemudian mensistemasikannya dalam sistem, tanpa melupakan
politik yang sifatnya multidimensi.
Namun demikian, teori Easton memiliki beberapa
kelemahan, antara lain karena: (1) sifatnya yang mutlak; (2) teori menjunjung
tinggi kestabilan, kemudian gagal menjelaskan mengapa sistem dapat hancur atau
konflik; (3) teori menolak setiap kejadian atau masukan dari luar yang akan
mendistorsi sistem. Dengan kata lain, pendangan Easton menyarankan bahwa setiap
sistem politik dapat diisolasi dari yang lainnya (lihat otonomi, kedaulatan);
(4) teori ini mengingkari keberadaan suatu negara; (5) teori bersifat
mekanistik, dengan demikian melupakan diferensiasi sistem yang timbul akibat
variasi. (lihat autoriarianianisme).
Pendekatan
Teori Struktural-Fungsional Sistem Politik Di tahun 1970-an, ilmuwanpolitik
Gabriel Almond dan Bingham Powell memperkenalkan pendekatan
struktural-fungsional untuk membandingkan sistem politik (comparative
politics). Mereka berargumen bahwa memahami suatu sistem politik, tidak hanya
melalui institusinya (atau struktur) saja, melainkan juga fungsi mereka
masing-masing. Almond (1999) mendefinisikan sistem sebagai suatu obyek,
memiliki bagian yang dapat digerakan, berinteraksi di dalam suatu lingkungan
dengan batas tertentu. Sedangkan sistem politik merupakan suatu kumpulan
institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan
tujuan bersama masyarakat ataupun kelompok di dalamnya. Pemerintah atau negara
merupakan bagian dari pembuat kebijakan dalam sistem politik.
Pendekatan struktural-fungsional sistem disusun
dari beberapa komponen kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik,
lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan. Menurut Almond, hampir
seluruh negara di jaman moderen ini memiliki keenam macam struktur politik
tersebut. Selain struktur, Almond memperlihatkan bahwa sistem politik terdiri
dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan komunikasi.
Oleh karena itu penggabungan antara pendekatan analisa sistem, pendekatan
struktural-fungsional dengan sejarah akan melengkapi pemahaman kita akan sistem
politik Indonesia yang sedang dipelajari. Sehingga struktur dan fungsi
terkandung dalam sistem politik sekarang: partai politik; kelompok kepentingan;
lembaga eksekutif, lembaga legislatif; jajaran birokrasi; dan lembaga
pengadilan dapat kita prediksi kecenderungannya di masa mendatang.
v LEMBAGA-LEMBAGA
POLITIK
Lembaga politik
merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan
wewenang, berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari
keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib
kehidupan dalam bermasyarakat.
Lembaga politik dalam
suatu negara yang menganut pola pemisahan kekuasaan biasanya terdiri atas
legislatif (parlemen, berwenang membuat undang-undang), eksekutif (pemerintah,
melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (peradilan, berfungsi mengawasi
pelaksanaan undang-undang). Adapun peran serta fungsi dari lembaga politik
adalah sebagai berikut :
1. Menjaga
keamanan dan integritas masyarakat.
2. Melaksanakan
kesejahteraan umum.
3. Memelihara
ketertiban di dalam wilayahnya, berkaitan dengan kehidupan politik.
4. Sebagai
saluran bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial ke atas
(social climbing).
5. Sebagai
penentu kepemilikan salah satu kriteria dalam stratifikasi sosial, yakni kekuasaan.
Lembaga politik meliputi :
1. Undang-
Undang Dasar
2. Pemerintah
Nasional
3. Pemerintah
lokal dan daerah
4. fungsi
ekonomi dan sosial dari pemerintah
5. Perbandingan
lembaga-lembaga politik
v PARTAI-PARTAI,
GOLONGAN (GROUPS), DAN PENDAPAT UMUM
1.
Partai-partai
politik
Sebuah partai politik
adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan
tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan mereka.
2.
Golongan-golongan
dan asosiasi-asosiasi
a. Partisipasi
warga Negara dalam pemerintah dan administrasi, Contoh partisipasi warga Negara
:
b. Lingkungan keluarga, misal
:musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraan pada
hari besar nasional ; membaca dan mengikuti berbagai
berita di media masa dan elektronik.
c. Lingkungan
sekolah, misal: pemilihan ketua kelas,ketua
osis, dan lain-lain; pembuatan AD -
ART dalam setiap organisasi
yang diikuti; forum-forum diskusi atau
musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
d. Lingkungan
masyarakat, misal : partisipasi dalam forum
warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
e. Lingkungan
bangsa dan bernegara, misal : menggunakan
hak pilih
dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai
politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
f. Pendapatan
umum
BAB
IV
REKOMENDASI
Saran
kami sebagai penulis kepada pembaca agar membaca makalah kami adalah karena
dengan membaca tentang ruang lingkup teori sistem politik, para pembaca dapat
mengetahui apa itu teori sistem politik dan juga para pembaca dapat mengetahui
ruang lingkup dari teori sistem politik tersebut, dan bisa menerapkannya dalam
kehidupan berpolitik sehari-hari
DAFTAR
PUSTAKA
raconquista.files.wordpress.com/.../3-pip-ruang-lingkup-teori-politik
zaenaldisini.blogspot.com/.../sistem-politik-indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar